Implementasi sila keempat ini adalah:
- Penyelenggara pemerintahan mengakui nilai kedaulatan di tangan rakyat dan mereka merupakan wakil rakyat. Karena itulah mereka mesti menyuarakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Semua kebijakan serta keputusan yang diambil sepenuhnya buat kesejahteraan rakyat.
- Pemimpin penyelenggara pemerintahan, entah itu level paling bawah maupun paling tinggi mesti bisa menetapkan kebijakan berdasar kebijaksanaan berlandaskan akal sehat, serta bisa menerima kritik atau usul dari rakyat.
- Penyelenggara pemerintahan mesti memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang setara dan sama. Antara lain saat pemilu, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dipilih maupun hak memilih.
- Penyelenggara pemerintahan dalam setiap keputusan mesti berdasar pada manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat hingga setiap orang berhak menyuarakan usul dan pendapatnya.
- Penyelenggara pemerintahan juga mesti menganut gotong royong yaitu bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional agar tujuan berbangsa dan bernegara bisa tercapai.
Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Makna dari nilai sila kelima antara lain adalah bahwa keadilan mesti tercakup dalam semua bidang kehidupan seperti misalnya sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan kebudayaan.
