Sementara konsul adalah pejabat diplomatik yang dikirim Indonesia ke negara lain yang belum memiliki hubungan diplomatik atau kerjasama sebagai perwakilan negara Indonesia.
Landasan Operasional
Landasan politik luar negeri Indonesia satu ini merincikan berbagai kebijakan politik luar negeri, aturan serta lembaga yang terkait secara jelas dan lengkap.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1990
Undang-undang ini membahas mengenai hubungan luar negeri dan berisi segala hal terkait kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri serta perjanjian internasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
Undang-undang ini membahas perjanjian internasional secara detail dengan cakupan bahasan antara lain mengenai definisi, pengesahan, surat kepercayaan, persyaratan, penerimaan dan penyetujuan, organisasi internasional, penunjukan menteri yang mengurus hubungan luar negeri dan urusan luar negeri, serta status perjanjian kerjasama kalau ada pergantian kepala negara.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan berisi definisi perencanaan, pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, serta semua rencana berbagai langkah pembangunan nasional Indonesia secara rinci. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dibuat berdasar pada undang-undang ini.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-undang ini membahas rencana pembangunan jangka panjang bersama-sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang rencana kerja pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia diputuskan dengan memperhatikan isi dari UU, PP, serta Perpres tersebut.
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003
Keputusan Presiden ini membahas organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keppres ini bersama dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06/A/OT/VI/2004 Tahun 2004 mengenai tata kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Prinsip politik luar negeri Indonesia berdasarkan surat Menteri Luar Negeri Indonesia tanggal 19 Mei 1983 yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia terdiri dari empat prinsip, yaitu:
- Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Prinsip ini berarti Indonesia tidak memihak kekuatan negara manapun, sembari aktif menjalankan kebijakan serta terus menanggapi berbagai masalah di dunia internasional dengan cepat.
- Prinsip Politik Luar Negeri Anti Kolonialisme
Sesuai landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945, Indonesia tidak mendukung penjajahan terhadap negara lain dalam bentuk apapun serta menolak tegas kolonialisme kembali di Indonesia.
- Prinsip Politik Luar Negeri Mengabdi Pada Kepentingan Nasional
Kebijakan politik luar negeri mestilah mengabdi pada kepentingan nasional, dan bukan kepentingan negara lain ataupun golongan tertentu.
- Prinsip Politik Luar Negeri Demokrasi
Prinsip ini menyatakan bahwa dalam berhubungan dengan negara lain, Indonesia tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu, begitu juga sebaliknya.
Inilah akhir artikel terkait landasan politik luar negeri Indonesia. Semoga berguna dan bermanfaat ya.
