Para pemimpin PKI pun kemudian bermaksud mendesak pembentukan Angkatan Kelima itu guna memperkuat pertahanan. Namun Angkatan Darat bersama Laksamana Muda Martadinata mewakili Angkatan Laut menolak gagasan tersebut dan mengatakan hanya bisa menerimanya kalau Angkatan Kelima itu berada di bawah komando ABRI.
Konfrontasi Negara Malaysia
Sebagai negara federasi yang terbentuk tanggal 16 September 1963, Malaysia menjadi salah satu faktor penting dalam latar belakang G30SPKI. Hal tersebut disebabkan terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat penginjakan lambang Garuda oleh Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman saat terjadi demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur. Hal tersebut membuat Soekarno merasa geram dan murka hingga menyerukan balas dendam dengan slogan Ganyang Malaysia dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukan pembalasan dendam tersebut.
Terdapat perpecahan internal dalam Angkatan Darat dalam menyikapi perintah tersebut, dimana Letjen Ahmad Yani keberatan karena beranggapan Malaysia masih mendapat bantuan Inggris sementara A. H. Nasution selaku Kepala Staf TNI AD menyetujui dengan alasan kuatir isu Malaysia dimanfaatkan PKI memperkuat posisinya di dunia politik Indonesia.
PKI pun memanfaatkan kesempatan itu dan memutuskan menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang dilontarkan Soekarno dengan alasan Malaysia merupakan antek Inggris yang juga berarti antek nekolim. Motif mereka mendukung kebijakan Soekarno tidaklah sepenuhnya bersifat idealis, namun karena ingin memperkuat posisi mereka. Terutama dengan dukungan Partai Komunis sedunia dan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh.
Perpecahan internal dalam Angkatan Darat membuat beberapa tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro merasa kesal dan kecewa serta memutuskan menjalin hubungan dengan anggota PKI. Tujuan mereka antara lain untuk membersihkan Angkatan Darat dari para jenderal petinggi yang takut akan Malaysia dan menolak seruan Ganyang Malaysia yang dilontarkan Soekarno.
Isu Seputar Masalah Tanah dan Pembagian Hasil
Peristiwa lain yang menjadi latar belakang G30SPKI adalah tidak berjalannya pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil atau UUBH yang sudah dikeluarkan sejak tahun 1960 oleh Panitia Agraria. Panitia Agraria sendiri sudah dibentuk sejak tahun 1948 dan terdiri dari wakil pemerintah dan wakil dari berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik masa tersebut.
Tidak berjalannya pelaksanaan kedua UU tersebut menimbulkan gesekan antara petani dan pemilik tanah yang takut terkena UUPA, dimana mereka turut melibatkan sebagian massa pendukung dengan backing aparat keamanan. Terkait gesekan tersebut, ada dua peristiwa menonjol, yaitu peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Klaten yang dikatakan sebagai aksi sepihak dan dimanfaatkan sebagai alasan untuk membersihkannya oleh pihak militer.
Demikian paparan singkat terkait latar belakang G30SPKI, semoga peristiwa yang mengorbankan tujuh perwira tinggi militer Indonesia tersebut tidak terulang dan kedaulatan Republik Indonesia senantiasa terjaga dan dilindungi segenap masyarakat, entah kalangan militer, pemerintahan, maupun rakyat biasa.
