Hobbymiliter.com – Berkaitan dengan proyek pengembangan pesawat tempur Korea Fighter Xperiment / Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X), Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan menggelar pertemuan Trilateral.
Dalam pertemuan antara tiga Negara tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa ada perkembangan positif mengenai rencana transfer teknologi pengembangan pesawat KF-X atau IF-X.
Perundingan trilateral digelar lantaran transfer teknologi melibatkan perusahaan dirgantara AS, Lockheed Martin. Sejak bulan Maret 2014 saat Korea Selatan memutuskan untuk membeli 40 unit pesawat tempur siluman F-35 Lighting II, Lockheed Martin, Korea Selatan telah berencana meminta bantuan Lockheed untuk mengembangkan KF-X.
Dan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Korea Selatan yang memborong F-35, Lockheed menawarkan keahlian teknik setara 300 tahun masa kerja individu untuk membantu merancang KF-X. Lockheed Martin bahkan berencana menyodorkan lebih dari 500 ribu halaman dokumentasi teknis, terkait pembuatan jet tempur generasi keempat mereka, F-16 Fighting Falcon, serta F-35 Lighting II dan F-22 Raptor dari generasi kelima.
Sedangkan Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa dalam setiap kerjasama atau pembelian alutsista, wajib hukumnya untuk melakukan transfer teknologi juga.
“Transfer teknologi itu jelas. Setiap kami (pemerintah RI) kerja sama atau membeli (alutsista), ada persyaratan transfer teknologinya,” kata Menteri Pertahanan di Jakarta, 8/3/2016.
Ia juga berharap jet siluman generasi 4,5 itu nantinya bisa diproduksi di Indonesia. Namun untuk saat ini PT Dirgantara Indonesia masih belum siap.
“Harusnya kalau kita (Indonesia) sudah siap, pabriknya sudah (bisa berdiri) di sini, dan sudah ada transfer teknologi,” ujar Menhan.
Hingga kini, pemerintah RI belum membayar 20 persen dari total biaya pengerjaan KF-X/IF-X fase kedua seperti yang telah disepakati dalam kontrak antara Indonesia dan Korea Selatan yang diteken awal tahun ini, 7 Januari 2016.
Fase kedua proyek KF-X/IF-X adalah pembuatan prototipe pesawat. Sebanyak 20 persen pembiayaan ditanggung pemerintah Indonesia, yakni Rp 18 triliun atau 1,65 triliun Won (US$1,3 miliar). Sementara 80 persen sisanya ditanggung pemerintah Korea Selatan. Total dana yang dikeluarkan kedua negara untuk penggarapan fase kedua ini sebanyak 8,6 triliun Won.
Sedangkan Anne Kusmayati selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa dana yang disuntikkan Indonesia itu berasal dari alokasi APBN Kementerian Pertahanan, senilai 20 persen dari total kebutuhan.
