Perjanjian tersebut ditandatangani pada Agustus 2015 silam, atau satu bulan sebelum pasukan udara Rusia resmi memulai kampanye pemberantasan teroris atas permintaan pemerintah Damaskus. Presiden Vladimir Putin kemudian menyerahkan perjanjian tersebut kepada Duma pada 9 Agustus 2016.
Berdasarkan perjanjian antara Kremlin dan Damaskus, pasukan udara Rusia akan beroperasi di dalam wilayah Suriah berdasarkan perintah dari komandan kelompok penerbang, dan menjaga koordinasi dengan pemerintah Suriah.
Rusia juga memiliki hak untuk membawa atau memulangkan amunisi dan alutsista apapun dari wilayah Suriah, yang dianggap perlu untuk mengerjakan misi dan melindungi pasukan udaranya. Perjanjian tersebut juga dapat dicabut sewaktu-waktu jika salah satu pihak menginginkannya.
 menyetujui aturan untuk menempatkan pasukan Rusia di Suriah hingga batas waktu yang tidak ditentukan.){kind=link}