Prinsip Demokrasi Pancasila di Negara Indonesia – HobbyMiliter.com – Kita semua tahu bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan juga UUD 1945. Sebelumnya Pancasila sudah dirumuskan dan disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu pancasila disebut sebagai dasar dalam NKRI. Kedudukan Pancasila amat sangat penting sebagai pedoman berlangsungnya kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pancasila sudah mewakili kepribadian bangsa guna mencapai tujuan. Sebagai warga masyarakat harus berpegang teguh terhadap pancasila dan demokrasi. Oleh karena itulah, kita harus mengenal adanya prinsip Demokrasi pancasila.
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli
Arti kata dari Demokrasi pancasila diartikan berbeda-beda oleh para ahli, seperti berikut:
- Prof Dardji Darmo Diharjo
Profesor Dardji Darmo Diharjo menyebutkan kalau arti dari demokrasi Pancasila merupakan suatu paham akan demokrasi yang bersumber dari kepribadian serta falsafah kehidupan bangsa Indonesia, dimana perwujudannya seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 45.
- Ensiklopedia Indonesia
Menurut Ensiklopedia Indonesia mengenai arti demokrasi pancasila merupakan bidang politik, ekonomi dan sosial sekaligus yang termasuk dalam penyelesaian permasalahan nasional, yang terus berusaha semaksimal mungkin guna menjalani musyawarah dan tercapai mufakat.
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
Kriteria sekaligus ciri-ciri demokrasi pancasila meliputi:
- Pemerintahan yang berjalan sesuai aturan konstitusi
- Ada pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan
- Ada penghargaan atas hak asasi manusia juga perlindungan yang diberikan untuk hak minoritas
- Memiliki kompetisi dari berbagai ide dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Gagasan paling bagus yang akan diterima.
15 Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Dalam budaya demokrasi pancasila, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang menguatkan. Prinsip pancasila yang digunakan dalam demokrasi pancasila di Indonesia ialah sebagai berikut:
- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Berdasarkan sila pertama dalam pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui enam kepercayaan. Dimana agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia antara lain; Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Artinya bahwa demokrasi dalam negara Indonesia ini harus mewakili keenam kepercayaan tersebut, meliputi:
- Demokrasi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilaksanakan dengan rasa takut kepada Tuhan.
- Rasa takut kepada Tuhan diharapkan bisa menjadi pondasi dalam penerapan demokrasi Indonesia bebas dari tindakan tercela.
- Demokrasi di Indonesia terbentuk semenjak meraih kemerdekaan, yang merupakan suatu interpretasi usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
- Demokrasi Sesuai Kecerdasan
Inteligensi atau kecerdasan dipercaya sebagai keahlian yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup agar bisa berpikir rasional guna menjalani dan memahami hidup. Sebagai insan yang pandai kita harus bisa menjalan demokrasi dengan cerdas. Maksud dari demokrasi pancasila berdasar kecerdasan berarti bahwa segala sesuatu penentuan kebijakan mesti dijalankan secara cerdas. Seperti keterangan kecerdasan dalam prinsip-prinsipnya:
- Sebagai insan yang diberkahi kepandaian, kita memiliki kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan intelektual atau lQ dan kecerdasan moral atau MQ serta kecerdasan spiritual atau SQ. Tentu saja, kepandaian setiap individu berbeda-beda.
- Kecerdasan bisa diartikan sebagai skill personal untuk menjalankan suatu perilaku yang memiliki tujuan dalam mode berpikir yang rasional.
- Demokrasi Dengan Berkedaulatan Rakyat
Dari pernyataan prinsip demokrasi berdasar kedaulatan rakyat artinya segala bentuk kebijakan harus memperoleh izin dari rakyat. Sebagai bagaimanapun juga, kebijakan tersebut ditentukan dari pemerintah untuk rakyat dan oleh rakyat. Setidaknya, pihak pemerintah bersedia menerima aspirasi yang dikeluarkan oleh rakyat, sebab biar bagaimanapun suatu negara dapat terbentuk karena ada rakyat di dalamnya.
- Demokrasi Pancasila Berdasarkan Rule Of Law
Pernyataan dari demokrasi sesuai rule of law memiliki cakupan makna sebagai legal truth. Memiliki arti bahwa kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI setidaknya harus bisa melindungi dan mengembangkan kebenaran hukum, seperti:
- Demokrasi tidak bisa dikerjakan tanpa keseriusan. Tidak terlihat ugal-ugalan, bercanda maupun manipulatif.
- Segala pelaksanaan serta hasil dari demokrasi harus bisa dibuktikan akan kebenarannya
- Pelaksanaan demokrasi pancasila tidak boleh dengan kekerasan, seperti kekuatan masa, otot maupun naluri.
- Demokrasi Berdasarkan Pemisah Kekuasaan Negara
Menurut UUD 45, dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia bukan hanya mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang tak terbatas, tapi juga diperkuat dengan pemisah kekuasaan negara. Adapun pemisahan kekuasaan negara tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab di bidangnya. Berikut arti dari demokrasi berdasarkan pemisah kekuasaan negara:
- Pemisahan kekuasaan negara dijalankan dalam sistem, bukan tanpa ada tujuan yang akan dicapai
- Pemisahan kekuasaan negara ditujukan untuk membagi wewenang di setiap sistem pemerintahan agar terhindar dari tumpang tindih ataupun double pekerjaan
- Pemisahan kekuasaan negara dikerjakan agar kekuasaan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- Demokrasi Pancasila Berlandaskan Hak Asasi Manusia
Maksud dari pelaksanaan demokrasi pancasila berdasar hak asasi manusia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi dan mengakui adanya hak asasi manusia. Selain itu juga termasuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat masyarakat.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Pada Pengadilan Yang Merdeka
Mempunyai arti bahwa pengadilan di negara Indonesia menghendaki adanya hukum yang adil. Mengedepankan asas bebas yang mana hukum ditegakkan tanpa memihak manapun atau siapapun.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Pemanfaatan Otonomi Daerah
Suatu demokrasi dijalankan dengan memanfaatkan otonomi daerah yang artinya ada pembatasan kekuasaan negara khususnya dalam segi legislatif dan eksekutif. Dengan begitu diharapkan agar daerah-daerah otonom bersedia menampung aspirasi rakyat.
- Demokrasi Pancasila Berdasarkan Kemakmuran Rakyat
Di setiap kali pelaksanaan demokrasi bukan hanya fokus pada hak, kewajiban dan kedaulatan saja, tapi demi kemakmuran rakyat juga. Semua itu sudah tercantum dalam UUD 1945.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Keadilan Sosial
Bahwasanya demokrasi di Indonesia itu mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Demokrasi ini juga tertuang pada pancasila di sila keempat.
- Demokrasi Pancasila Berdasarkan Persamaan
Artinya setiap individu antar masyarakat itu sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi diantaranya. Memang, setiap masyarakat memiliki perbedaan tapi tak perlu dipermasalahkan. Sebab bagaimanapun juga kita itu satu, meski dari bermacam-macam suku, agama, warna kulit, status dan lainnya.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
Dalam demokrasi diharapkan ada keharmonisan antara hak dan kewajiban. Tidak bisa menuntut hak terus-terusan tapi mengesampingkan kewajiban.
- Demokrasi Pancasila Berdasarkan Kebebasan Yang Bertanggung Jawab
Dalam pelaksanaan demokrasi, masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan segala aspirasinya. Akan tetapi dalam kebebasan itu harus memiliki aturan sebagai bentuk tanggung jawab.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Kebebasan Mengeluarkan Pikiran Dan Pendapat
Ini berarti bahwa terdapat kebebasan dalam menyampaikan pendapat, seperti di forum, musyawarah, rapat dan lainnya. Sama seperti Demokrasi sebelumnya, dalam mengeluarkan opini harus disertai tanggung jawab.
- Demokrasi Pancasila Berdasar Pada Kemusyawaratan
Di setiap kali demokrasi harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Supaya di setiap kali mengambil keputusan bersama selalu menemui hasil yang disetujui secara sama-sama juga.
Demikianlah 15 prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia. Masing-masing mengutarakan suatu aturan guna mencapai tujuan pancasila. Sebab sebagai warga masyarakat, kita harus berpegang teguh terhadap pancasila selaku dasar negara.
