Inilah Kebijakan-Kebijakan Orde Baru dalam Pembangunan Indonesia – HobbyMiliter.com – Apa yang dimaksud dengan istilah Orde Baru? Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang berlaku untuk periode tertentu, tepatnya adalah pada masa Presiden Soeharto menjadi kepala negara. Periode itu berlangsung dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1998. Apabila Kita hitung periode tersebut yaitu berlangsung selama 32 tahun.
Supaya tercapai tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pada masa Orde baru dibuatlah beberapa kebijakan pembangunan nasional. Utuk memuluskan kebijakan pembangunan tersebut, masa Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan. Secara harfiahnya, Trilogi berasal dari dua kata, yaitu tri dan logi. Tri artinya tiga dan logi artinya kesatuan yang saling berhubungan.
Jadi Trilogi itu adalah tiga aspek pembanguan yang satu sama lain saling mendukung.
Trilogi yang dimaksud yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Program Trilogi ini ternyata sudah diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau disingkat dengan GBHN. Adapun pemetaannya, dipetakan dalam Repelita atau Rencana Pembangunan Lima tahun. Adapun pengaplikasiannya, dibagi menjadi dua tahap pembangunan yaitu Pelita atau Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Jangka Panjang selama 25 Tahun.
Dalam Bidang Pertanian dan Perkebunan
Konsep Revolusi Hijau diusung oleh pemerintah pada masa Order Baru untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan peran Koperasi Unit Desa atau disingkat dengan KUD. Karena koperasi tersebut sangat dekat sekali kedudukannya untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Disisi lain, Bulog atau Badan Usaha Logistik juga didirikan oleh pemerintah pada saat itu yang tujuannya adalah untuk mengontol dan menstabilkan stok beras agar kebutuhan pangan masyarakat, terutama beras dapat terpenuhi.
Program selanjutnya yang berkenaan dengan bidan pertanian dan perkebunan adalah program PPL atau Penyuluhan Pertanian Lapangan. Program ini sangat penting bagi masyarakat agar mereka dapat memperoleh edukasi tentang teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Dengan meningkatnya produksi, maka keuntungan yang didapatpun akan semakin meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan petani dan stok bahan stok bahan hasil pertanian akan terpenuhi.
Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, program pembangunan pada masa Masa Orde Baru dibagi menjadi Tiga Pelita. Pelita Pertama, pemerintah memfokuskan diri untuk memberantas masalah buta huruf yang saat itu masih menjadi masalah yang cukup serius. Negara pun tidak akan berkembang dengan pesat apabila masih banyak warga negaranya yang belum bisa membaca atau menulis. Oleh karena itu, Sekolah Inpres atau sekolah yang setara dengan SD hadir di berbagai pelosok negeri untuk menjawab masalah tersebut.
Pada Pelita Kedua, pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang dimaksud adalah adanya pendidikan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang di seluruh pelosok negeri. Tidak heran memang, jika pada masa itu menjamur sekolah Inpres atau “sekolah kecil” sampai ke pelosok-pelosok nusantara.
Pada Pelita Ketiga, pemerintah memprediksi bahwa masalah buta harus lambat laut telah teratasi sehingga mereka mulai merintis program wajib belajar yang levelnya lebih tinggi dari Sekolah Dasar. Ya, program tersebut dinamakan dengan program Wajib Belajar 9 Tahun. Artinya, warga negara dituntut agar anak-anaknya dapat menyelesaikan proses belajar sampai dengan tingkatan SMP (Sekolah Menengah Pertama).
Kebijakan dalam Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, kebijakan-kebijakan Orde Baru antara lain menerapkan beberapa kebijakan yaitu program pengadaan Puskesmas dan Posyandu, serta program KB atau Keluarga Berencana. Program pendirian Puskesmas dimaksudkan supaya masyarakat mudah dalam memperoleh layanan kesehatan. Sebagaimana yang sampai saat ini juga diterapkan, Puskesmas yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat selalu menjadi center atau pusat mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Agar lebih dekat, Puskesmas dibantu dengan keberadaan Posyandu yang tersebar di setiap Desa bahkan sampai ke perkampungan sekalipun sehingga masyarakat yang jauh dari keberadaan puskesmas tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui Posyandu tersebut.
Selanjutnya, agar pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat terkendalikan dan terkontrol dengan baik, maka pemerintah pun menerapkan program KB atau Keluarga Berencana. Saat itu digembor-gemborkan bahwa tiga anak itu lebih baik.
Kebijakan dalam Bidang Ekonomi
Sistem Ekonomi Pancasila dijadikan sebagai solusi kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Hal ini didasarkan pada landasan hukum, UUD 1945 Pasal 33. Inti sari dari Pasal itu menjelaskan bahwa segala sumber kekayaan alam itu dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk menunjang kesejahteraan bangsa. Dari masa inilah BUMN lahir sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola segara sumber daya yang ada di bumi nusantara ini.
Kebijakan dalam Bidang Sosial
Agar penyebaran penduduk dapat merata dengan baik, pemerintah menentukan kebijakan dalam bidang sosial berupa tranmigrasi. Penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok yang cenderung sudah tidak terkendali pertumbuhannya, maka sebagaian dari penduduknya dipindahkan ke Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Disamping, pemerataan, transmigrasi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Begitulah contoh contoh kebijakan-kebijakan orde baru dalam merencanakan pembangunan di Indonesia.
