Perbedaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 – HobbyMiliter.com – Sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan setelahnya. Namun perbedaan antara kedua periode tersebut tidak banyak, hanya posisi kedudukan MPR saja, seperti yang bisa dilihat di chart di bawah ini.
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945
Sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR selaku lembaga tertinggi negara. Kemudian MPR memberikan kekuasaan atau distribution of power kepada 5 lembaga tinggi negara yang masing-masing memiliki kedudukan sejajar satu sama lain, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
MPR selaku lembaga tertinggi negara Indonesia diberikan kekuasaan tidak terbatas atau biasa disebut super power karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Karena itulah MPR berfungsi sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat dan berwenang menetapkan GBHN, UUD serta mengangkat Presiden beserta Wakil Presiden.
Adapun susunan keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR, utusan berbagai daerah serta utusan berbagai golongan yang diangkat.
MPR dalam praktek ketatanegaraan pernah menetapkan beberapa hal di bawah ini:
- Menetapkan Presiden seumur hidup.
- Memilih Presiden selama tujuh periode berturut-turut.
- Memberhentikan pejabat Presiden.
- Meminta Presiden agar mundur dari jabatan.
- Tidak memperpanjang masa jabatan Presiden.
Satu-satunya lembaga negara yang bisa menandingi MPR adalah Presiden, yaitu kalau Presiden memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi anggota di MPR.
Presiden
Walau Presiden memegang posisi utama atau sentral serta dominan sebagai mandataris MPR, namun kedudukannya tidak neben melainkan untergeordnet. Selain itu Presiden juga menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi dengan memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta memiliki hak prerogatif yang sangatlah besar.
Saat itu tidak ditetapkan batasan periode bagi seseorang dalam menjabat sebagai Presiden dan juga dalam mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara berhak meminta MPR buat mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Selain itu DPR juga berwenang memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-undang, Perpu, dan Anggaran yang diusulkan Presiden.
Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
Undang-undang Dasar tidak banyak membahas berbagai lembaga tinggi negara lain seperti misalnya DPA atau BPK dengan memberikan kewenangan yang minim.
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Undang-undang Dasar 1945
Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 menjalankan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Karena itulah Undang-undang Dasar 1945 tidak menganut sistem negara manapun melainkan sistem yang khas sesuai kepribadian bangsa Indonesia.
Walaupun begitu, sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, legislatif, eksekutif serta yudikatif.
Dalam pelaksanaannya masing-masing kekuasaan tersebut diserahkan kepada 6 lembaga negara yang memiliki kedudukan sama serta sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Berikut pembagian ketiga kekuasaan negara:
- Kekuasaan Eksekutif
Dipegang dan dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menteri di kabinet yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-undang.
- Kekuasaan Legislatif
Dipegang dan dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai pembuat Undang-undang.
- Kekuasaan Yudikatif
Dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung yang berfungsi mempertahankan pelaksanaan Undang-undang yang berlaku.
Lembaga negara yang tidak ada lagi setelah Amandemen Undang-undang Dasar 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang digantikan dengan dewan pertimbangan yang bertugas memberi pertimbangan serta nasihat pada Presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi salah satu lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang sama dan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan begitu kewenangannya menetapkan GBHN serta memilih Presiden tidak lagi berlaku. Kewenangannya yang masih berlaku adalah mengubah serta menetapkan Undang-undang Dasar.
Keanggotaan MPR juga berubah, yaitu saat ini susunan keanggotaannya terdiri dari semua anggota DPR serta anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatif dengan masa jabatan selama lima tahun serta mesti melakukan sidang paling tidak satu kali selama masa jabatan di ibu kota negara.
Wewenang MPR antara lain adalah menetapkan dan mengubah Undang-undang Dasar, melantik Presiden serta Wakil Presiden, dan juga memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan sesuai Undang-undang Dasar.
Dewan Perwakilan Rakyat
Setelah Amandemen Undang-undang Dasar 1945, posisi serta kewenangan DPR diperkuat, salah satunya adalah memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang yang sebelumnya hanya memberikan persetujuan atas pengajuan Rancangan Undang-undang yang dibuat Presiden.
Susunan keanggotaan DPR sendiri terdiri dari anggota DPR Pusat dan DPRD yang terpilih lewat Pemilu Legislatif dan menjabat selama lima tahun. Jumlah anggota DPR sesuai Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 adalah 560 orang yang diresmikan dengan Keputusan Presiden.
Tugas dan wewenang DPR juga kian dipertegas, yaitu fungsi legislasi dengan membuat Undang-undang, fungsi anggaran dengan menetapkan APBN serta fungsi pengawasan dengan mengawasi pemerintah dalam menjalankan Undang-undang. Sementara hak anggota DPR meliputi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Dewan Perwakilan Daerah
DPD merupakan lembaga negara baru yang tidak ada sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945. DPD dibentuk mewakili kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional sebagai pengganti utusan daerah dan utusan golongan yang dihilangkan.
Anggota DPD terdiri dari perwakilan tiap provinsi yang dipilih rakyat di daerah secara langsung lewat Pemilu yang berjumlah maksimal ? dari jumlah anggota DPR dengan jumlah anggota yang berbeda-beda tiap provinsi dan maksimal empat orang.
Kewenangannya meliputi mengajukan dan turut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, serta RUU lain terkait kepentingan daerah.
Presiden
Sebagai kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Sesuai Undang-undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung lewat Pemilu dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR dengan masa jabatan selama lima tahun, berbeda dengan masa sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dimana Presiden diangkat oleh MPR.
Setelah Amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif yang sebelumnya dipegang serta dijalankan Presiden sepenuhnya diserahkan ke DPR. Perubahan lainnya adalah masa jabatan Presiden yang sebelumnya tidak terbatas dibatasi menjadi maksimum dua periode. Serta mesti memperhatikan pertimbangan DPR dalam wewenangnya mengangkat dan menerima duta serta memberikan grasi, abolisi dan juga amnesti.
Wewenang Presiden terbagi menjadi tiga sesuai fungsinya, yaitu:
- Sebagai Kepala Negara
- Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- Memberi tanda jasa, gelar, tanda kehormatan pada WNI dan WNA yang berjasa bagi bangsa dan negara.
- Mengangkat Konsul dan Duta.
- Menerima Duta Besar dari negara lain.
- Sebagai Kepala Pemerintahan
- Menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai Undang-undang Dasar.
- Menetapkan Peraturan Pemerintah.
- Berhak mengusulkan Rancangan Undang-undang pada DPR.
- Memberikan grasi serta rehabilitasi.
- Memberikan abolisi serta amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Sebagai Panglima Angkatan Tertinggi
- Menyatakan perdamaian, perang, maupun perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- Membuat perjanjian internasional dengan negara maupun organisasi internasional dengan persetujuan DPR.
- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
Mahkamah Agung
MA merupakan lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan penyelenggara peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan sesuai pasal 24. Sebagai peradilan tertinggi di Indonesia, MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan juga memegang kedaulatan hukum bersama MK.
MA membawahi beberapa badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sementara berbagai badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam Undang-undang, seperti misalnya Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara dan lainnya.
Wewenang MA antara lain menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, memiliki wewenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, mengajukan tiga orang hakim konstitusi buat ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, dan juga memberikan pertimbangan pada Presiden saat mengajukan grasi.
Mahkamah Konstitusi
MK yang merupakan lembaga negara yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR serta pemerintah yang ditetapkan Presiden. Dengan begitu anggota MK mencerminkan perwakilan tiga cabang kekuasaan negara, yudikatif, legislatif serta eksekutif.
Wewenang MK antara lain adalah mengadili di tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan yang ada antara lembaga negara yang kewenangannya diberi UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan yang ada terkait hasil Pemilu.
MK juga berkewajiban memberi putusan terkait pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
Badan Pemeriksa Keuangan
BPK selaku lembaga negara berfungsi memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab terkait keuangan negara dan menyerahkan hasil pemeriksaannya itu kepada DPR, DPD, dan DPRD. Setelah Amandemen UUD 1945, ada perkembangan menyangkut perubahan bentuk organisasi secara struktural serta perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional.
Keanggotaan BPK dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, serta berkedudukan di ibu kota negara dengan perwakilan di tiap provinsi.
BPK berwenang memeriksa serta mengawasi pengelolaan keuangan negara atau APBN dan juga daerah atau APBD dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut ke DPR, DPD buat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan juga sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
Komisi Yudisial
Tugas Komisi Yudisial dalam hubungannya dengan MA adalah mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung kepada DPR untuk meminta persetujuan.
Sekian dulu artikel terkait sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-undang Dasar 1945.
