Thursday, September 24, 2020
Home Blog Militer Referensi Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan – HobbyMiliter.com – Pembaca sudah tahu belum nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Nilai-nilai tersebut pasti pernah pembaca pelajari saat sekolah dulu bukan? Nah, kamu masih ingat tidak? Berikut beberapa nilai tersebut biar kamu bisa mengingatnya lagi.

Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebelum membahas detail nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu tahu tiga nilai utama kelima sila Pancasila yang merupakan landasan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

  • Nilai Spiritual

Nilai spiritual Pancasila tercantum di sila pertama yang mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai ketakwaan serta keimanan terhadap Tuhan YME. Nilai ini begitu penting hingga menjadi landasan seluruh nilai dari falsafah negara. Implementasi dari nilai sila pertama Pancasila ini terlihat dari berbagai bentuk kewajiban serta larangan yang mesti dipatuhi masing-masing pemeluk agama serta kepercayaan terhadap Tuhan YME.

  • Nilai Kultural

Makna nilai kultural dari Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bernegara, landasan falsafah negara, serta dasar negara yang terbentuk dari kebudayaan beserta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai kultural ini mencantumkan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu merupakan bangsa saling tolong menolong, beradab, selalu gotong royong di semua bidang, serta menerapkan musyawarah buat mufakat.

  • Nilai Institusional

Makna nilai institusional Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan landasan utama buat mencapai ide atau gagasan, cita-cita serta tujuan bernegara. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia sendiri tercantum di alinea 4 Pembukaan undang-undang Dasar 1945, yaitu:

  • Memajukan kesejahteraan umum.
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Melindungi segenap bangsa Indonesia beserta seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Ikut serta dalam menjaga serta mempertahankan ketertiban dunia.

Cita-cita serta tujuan bernegara di atas secara institusional bisa tercapai dengan persatuan dan kesatuan Indonesia, ditambah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan ciri khas kerja keras serta semangat membangun.

Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan mesti ada di tiap perumusan kebijakan serta implementasinya, yang mengandung arti dalam penyelenggaraan pemerintahan mesti selalu mengandung nilai spiritual dengan anggapan Tuhan YME selalu hadir dan mengawasi., serta menghindari segala praktek menyimpang dan diskriminatif. Sama halnya dengan nilai kultural serta institusional dari Pancasila, mesti terkandung di dalamnya.

Nilai Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan serta semua orang terlibat di dalamnya mesti meyakini dan juga mengimani Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan lewat sila pertama tersebut antara lain:

  • Ketakwaan tiap individu penyelenggara negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang memunculkan kewajiban serta larangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
  • Keyakinan tiap individu penyelenggara negara bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu hadir dan mengawasi semua perbuatan agar bisa dipertanggungjawabkan di akhir nanti.
  • Pengakuan tiap individu penyelenggara negara akan kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
  • Penyelenggaraan pemerintahan mesti menjamin kebebasan semua penduduk Indonesia, yang tinggal di wilayah NKRI untuk memeluk agama serta beribadah sesuai agama dan kepercayaannya tersebut.
  • Tiap individu penyelenggara negara tidak memaksa warga negara buat memeluk agama tertentu. Akan tetapi tiap warga negara wajib memeluk salah satu agama dari lima agama yang diakui sesuai hukum yang berlaku.
  • Indonesia tegas melarang atheisme atau ajaran tidak mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak satupun warga negara diperkenankan menganut paham tersebut tanpa terkecuali.
  • Penyelenggaraan pemerintahan menjamin tumbuh dan kembangnya kehidupan beragama serta toleransi antar umat dalam beragama, antara lain dengan membebaskan pemeluk agama lain buat menjalankan ibadahnya.
  • Penyelenggaraan pemerintahan memberi fasilitas buat meningkatkan ketakwaan serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara lain dengan menetapkan hari libur nasional buat hari-hari besar agama, menyiarkan siaran agama, menumbuhkan kegiatan beragam, dan lainnya.
  • Penyelenggaraan pemerintahan mengambil peran menjadi fasilitator atau mediator saat konflik antar umat beragama terjadi, serta tidak memihak agama mana pun biar kesatuan dan persatuan tetap terjaga.

Nilai Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Makna yang terkandung dari penyelenggara pemerintahan mesti mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa mereka mesti mengakui martabat manusia, bersikap adil terhadap manusia, serta tidak bersikap baik juga terhadap lingkungan alam agar kesejahteraan buat semua yang ada di bawah pemerintahan terjamin.

Implementasi nilai sila kedua Pancasila ini adalah:

  • Penyelenggara pemerintahan mesti paham bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang universal hingga tidak merendahkan, tidak berlaku diskriminatif, serta selalu mengakui persamaan derajat sesama manusia.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti memperlakukan semua penduduk Indonesia yang tinggal di NKRI dengan adil serta tidak pilih kasih dalam berbagai kebijakan dan kegiatan agar konflik sosial dalam masyarakat terhindar. Contohnya adalah dengan memastikan pembangunan dan hasilnya bisa dinikmati semua penduduk, entah yang ada di daerah terjangkau maupun daerah terpencil.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti paham bahwa manusia punya daya rasa, daya cipta, serta daya karsa yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan begitu mereka bakal berusaha menyalurkan semua potensi masyarakat ke arah lebih baik hingga masyarakat diarahkan bisa mencintai lingkungan dan juga peduli terhadap sesama. 
  • Penyelenggara pemerintahan mengakui martabat manusia agar tidak merendahkan dan bersikap lebih baik ke orang lain.
  • Penyelenggara pemerintahan menjunjung tinggi kemerdekaan merupakan hak semua bangsa dan segala bentuk penjajahan mesti dihapus di dunia terutama Indonesia.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti bisa mewujudkan keadilan dalam peradaban, antara lain dengan bijaksana dalam mengambil kebijakan serta mengambil sikap terhadap berbagai masalah dalam negara. Dengan begitu, penyelenggara pemerintahan tidak boleh bersikap pasif terhadap segala bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat.

Nilai Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Buat bangsa dengan berbagai keragaman, nilai sila ketiga ini penting karena persatuan yang dimaksud mencakup seluruh wilayah Indonesia serta seluruh suku, ras dan agama yang ada di wilayah Indonesia ini. Apabila persatuan tidak tercapai, maka sulit buat melaksanakan berbagai kebijakan serta rencana pembangunan yang bisa memajukan bangsa dan negara.

Implementasi dari sila ketiga ini adalah:

  • Penyelenggara pemerintahan mengakui Bhinneka Tunggal Ika, hingga tugas mereka mesti lakukan pembinaan dan fasilitator terhadap perbedaan yang muncul. Keragaman suku, ras dan agama di Indonesia mesti diolah menjadi kekayaan yang bersifat membangun, bukan merusak keutuhan bangsa.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti menganut nilai pengertian nasionalisme yaitu yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti cinta tanah air dan bangsa karena itu merupakan bagian dari rasa serta nilai nasionalisme. Dengan begitu mereka mesti menciptakan serta mensosialisasikan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dengan begitu warga negara Indonesia bakal mengabdikan seluruh hidup dan ilmu buat memajukan bangsa dan negara Indonesia.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti menggalang persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Mereka mesti menghimbau semua komponen bangsa agar bisa bersatu, antara lain dengan membuat rencana dan kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Serta berlaku sebagai mediator kalau pertikaian atau konflik terjadi.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti menghindari pemaksaan kekuatan dan kekuasaan berdasar suku, ras, keturunan, agama, maupun warna kulit.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti menumbuhkan nilai rasa senasib serta sepenanggungan dalam masyarakat Indonesia, tanpa melihat suku, ras, agama maupun wilayah tempat tinggal sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Nilai Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan

Nilai sila keempat Pancasila dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung makna demokrasi, yaitu kedaulatan ada di rakyat serta selalu musyawarah dalam setiap keputusan.

Implementasi sila keempat ini adalah:

  • Penyelenggara pemerintahan mengakui nilai kedaulatan di tangan rakyat dan mereka merupakan wakil rakyat. Karena itulah mereka mesti menyuarakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Semua kebijakan serta keputusan yang diambil sepenuhnya buat kesejahteraan rakyat.
  • Pemimpin penyelenggara pemerintahan, entah itu level paling bawah maupun paling tinggi mesti bisa menetapkan kebijakan berdasar kebijaksanaan berlandaskan akal sehat, serta bisa menerima kritik atau usul dari rakyat.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang setara dan sama. Antara lain saat pemilu, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dipilih maupun hak memilih.
  • Penyelenggara pemerintahan dalam setiap keputusan mesti berdasar pada manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat hingga setiap orang berhak menyuarakan usul dan pendapatnya.
  • Penyelenggara pemerintahan juga mesti menganut gotong royong yaitu bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional agar tujuan berbangsa dan bernegara bisa tercapai.

Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Makna dari nilai sila kelima antara lain adalah bahwa keadilan mesti tercakup dalam semua bidang kehidupan seperti misalnya sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan kebudayaan.

Implementasi nilai sila kelima ini adalah:

  • Penyelenggara pemerintahan mesti mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia yang bersifat dinamis sesuai perkembangan jaman secara merata hingga pelosok terpencil.
  • Penyelenggara pemerintahan mengolah serta mengelola semua sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di Indonesia buat kesejahteraan rakyatnya.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti melindungi warganya agar bisa bekerja dan turut aktif berperan serta dalam membangun Indonesia sesuai bidang keahlian masing-masing. Antara lain dengan memfasilitasi keterampilan serta fasilitas umum buat orang cacat.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti berusaha mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, bukan cuma sebatas tujuan secara fisik atau material, namun juga secara spiritual.
  • Penyelenggara pemerintahan mesti menganut prinsip cinta kemajuan dan pembangunan agar penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan tidak terjadi.
  • Penyelenggara pemerintah mesti menjunjung penghormatan pada orang lain, serta nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban agar semua warga negara saling menghargai.

Sampai di sini artikel terkait nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana? Sudah mulai teringat kembali ajaran semasa sekolah dulu? Semoga bermanfaat ya.

Hanung Jati Purbakusuma
Hanung Jati Purbakusumahttps://www.hobbymiliter.com/
Sangat tertarik dengan literatur dunia kemiliteran. Gemar mengkoleksi berbagai jenis miniatur alutsista, terutama yang bertipe diecast dengan skala 1/72. Koleksinya dari pesawat tempur hingga meriam artileri anti serangan udara, kebanyakan diecast skala 1/72.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ngeteng, Cara Angkatan Udara Singapura Memperbanyak F-16 RSAF

Beli Ngeteng, Cara Singapura Memperbanyak F-16 RSAF - HobbyMiliter.com. Dalam diskusi diskusi di forum forum militer online maupun di grup grup militer di Facebook,...

Begini Cara Kerja Over The Horizon Radar (OTHR) Jindalee Australia

Begini Cara Kerja Over The Horizon Radar (OTHR) Jindalee Australia - HobbyMiliter.com - Meski telah jutaan tahun membalut Bumi, belum seluruh bagian atmosfer bisa...

Foto – Foto Dokumentasi Pendudukan Tentara Soviet di Perang Afghanistan Era 80-an

Foto - Foto Dokumentasi Pendudukan Tentara Soviet di Perang Afghanistan Era 80-an - HobbyMiliter.com. Perang Soviet di Afghanistan berlangsung selama lebih dari sembilan tahun....

Foto Foto Langka KRI Irian, Kapal Perang Indonesia Asal Soviet

Foto Foto Langka KRI Irian, Kapal Perang Indonesia Asal Soviet - HobbyMiliter.com. Pada saat persiapan operasi Trikora dalam rangka perebutan Irian Barat (sekarang Provinsi...

Recent Comments

black donkey{(revolution mindset)}>???? on MARINIR INDONESIA – AMERIKA BERBAGI ILMU DI SITUBONDO
Thomson Sirait on Kehidupan di KRI Makassar 590
Ananda Andriyo on Patroli di Tanah Papua
HobbyMiliter on Patroli di Tanah Papua