Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan lewat sila pertama tersebut antara lain:
- Ketakwaan tiap individu penyelenggara negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang memunculkan kewajiban serta larangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- Keyakinan tiap individu penyelenggara negara bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu hadir dan mengawasi semua perbuatan agar bisa dipertanggungjawabkan di akhir nanti.
- Pengakuan tiap individu penyelenggara negara akan kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- Penyelenggaraan pemerintahan mesti menjamin kebebasan semua penduduk Indonesia, yang tinggal di wilayah NKRI untuk memeluk agama serta beribadah sesuai agama dan kepercayaannya tersebut.
- Tiap individu penyelenggara negara tidak memaksa warga negara buat memeluk agama tertentu. Akan tetapi tiap warga negara wajib memeluk salah satu agama dari lima agama yang diakui sesuai hukum yang berlaku.
- Indonesia tegas melarang atheisme atau ajaran tidak mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak satupun warga negara diperkenankan menganut paham tersebut tanpa terkecuali.
- Penyelenggaraan pemerintahan menjamin tumbuh dan kembangnya kehidupan beragama serta toleransi antar umat dalam beragama, antara lain dengan membebaskan pemeluk agama lain buat menjalankan ibadahnya.
- Penyelenggaraan pemerintahan memberi fasilitas buat meningkatkan ketakwaan serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara lain dengan menetapkan hari libur nasional buat hari-hari besar agama, menyiarkan siaran agama, menumbuhkan kegiatan beragam, dan lainnya.
- Penyelenggaraan pemerintahan mengambil peran menjadi fasilitator atau mediator saat konflik antar umat beragama terjadi, serta tidak memihak agama mana pun biar kesatuan dan persatuan tetap terjaga.
Nilai Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Makna yang terkandung dari penyelenggara pemerintahan mesti mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa mereka mesti mengakui martabat manusia, bersikap adil terhadap manusia, serta tidak bersikap baik juga terhadap lingkungan alam agar kesejahteraan buat semua yang ada di bawah pemerintahan terjamin.
Implementasi nilai sila kedua Pancasila ini adalah:
- Penyelenggara pemerintahan mesti paham bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang universal hingga tidak merendahkan, tidak berlaku diskriminatif, serta selalu mengakui persamaan derajat sesama manusia.
- Penyelenggara pemerintahan mesti memperlakukan semua penduduk Indonesia yang tinggal di NKRI dengan adil serta tidak pilih kasih dalam berbagai kebijakan dan kegiatan agar konflik sosial dalam masyarakat terhindar. Contohnya adalah dengan memastikan pembangunan dan hasilnya bisa dinikmati semua penduduk, entah yang ada di daerah terjangkau maupun daerah terpencil.
- Penyelenggara pemerintahan mesti paham bahwa manusia punya daya rasa, daya cipta, serta daya karsa yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan begitu mereka bakal berusaha menyalurkan semua potensi masyarakat ke arah lebih baik hingga masyarakat diarahkan bisa mencintai lingkungan dan juga peduli terhadap sesama.
- Penyelenggara pemerintahan mengakui martabat manusia agar tidak merendahkan dan bersikap lebih baik ke orang lain.
- Penyelenggara pemerintahan menjunjung tinggi kemerdekaan merupakan hak semua bangsa dan segala bentuk penjajahan mesti dihapus di dunia terutama Indonesia.
- Penyelenggara pemerintahan mesti bisa mewujudkan keadilan dalam peradaban, antara lain dengan bijaksana dalam mengambil kebijakan serta mengambil sikap terhadap berbagai masalah dalam negara. Dengan begitu, penyelenggara pemerintahan tidak boleh bersikap pasif terhadap segala bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat.
Nilai Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Buat bangsa dengan berbagai keragaman, nilai sila ketiga ini penting karena persatuan yang dimaksud mencakup seluruh wilayah Indonesia serta seluruh suku, ras dan agama yang ada di wilayah Indonesia ini. Apabila persatuan tidak tercapai, maka sulit buat melaksanakan berbagai kebijakan serta rencana pembangunan yang bisa memajukan bangsa dan negara.
