4 Prinsip Serta 3 Landasan Politik Luar Negeri Indonesia – HobbyMiliter.com – Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentulah mesti tahu landasan politik luar negeri Indonesia bukan? Kamu sudah tahu belum? Nah, baca saja artikel berikut ini ya.
Apa Itu Politik Luar Negeri?
Sebelum membahas lebih mendalam mengenai politik luar negeri tentunya mesti tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan politik. Politik mempunyai arti segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penentuan tujuan bersama, pelaksanaan tujuan yang disepakati serta kekuasaan yang mengatur agar tujuan tercapai.
Sementara politik negara sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penentuan tujuan bersama, pelaksanaan tujuan dan kekuasaan yang mengatur kebijakan serta landasan negara demi tercapainya tujuan nasional. Politik nasional terbagi dua, yakni politik luar negeri dan politik dalam negeri.
Faktor Pengaruh Politik Luar Negeri
Ada dua faktor yang mempengaruhi politik luar negeri, yaitu:
- Faktor Pengaruh Dalam Negeri
Faktor dalam negeri ini meliputi ideologi bangsa konstitusi, sistem pemerintahan, kepentingan negara, tujuan nasional negara, serta kondisi geografis negara tersebut. Namun di luar semua itu, partai politik dan pemimpin pemerintahan yang berkuasa juga berpengaruh terhadap berbagai kebijakan politik luar negeri. Jadi biasanya tiap kali pergantian pemerintahan terjadi, kebijakan serta cara politik luar negeri juga bakal berbeda walau masih tetap berpedoman pada landasan serta prinsip politik luar negeri negara.
- Faktor Pengaruh Luar Negeri
Faktor luar negeri meliputi kebijakan atau sistem politik negara lain di dunia dan juga globalisasi. Globalisasi yang dimaksud mencakup perkembangan komunikasi dan juga transportasi yang mengharuskan negara terus membuat strategi politik seiring perkembangan globalisasi tersebut. Sementara sistem politik negara lain bakal mempengaruhi sikap yang bakal diambil seperti keputusan buat menjalin hubungan baik atau tidak dengan negara tersebut.
Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Sejarah politik dalam negeri yang panjang semenjak zaman kolonial penjajahan, proklamasi kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga reformasi sangatlah berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia.
Ada tiga landasan politik luar negeri Indonesia dan juga 4 prinsip yang mesti terus dipegang dan dipertahankan.
Landasan Idiil
Karena Indonesia berlandaskan Pancasila, maka masuk akal bukan kalau landasan politik luar negeri Indonesia juga berpedoman pada kelima sila Pancasila?
- Sila Pertama Pancasila
Berlandaskan sila pertama ini, maka politik luar negeri Indonesia menganut paham bahwa tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah dari bangsa Indonesia. Dengan kata lain semua bangsa dan juga semua manusia sama derajatnya.
- Sila Kedua Pancasila
Landasan politik luar negeri Indonesia satu ini mengandung makna bahwa Indonesia menghindari segala bentuk penindasan terhadap negara lain dan juga menolak apabila ada negara lain yang mau menindas maupun menjajah Indonesia.
- Sila Ketiga Pancasila
Sila ketiga ini berarti bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan paham bahwa semua kebijakan yang dibuat bakal berdasar pada kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.
- Sila Keempat Pancasila
Landasan politik luar negeri Indonesia ini menandakan bahwa semua kebijakan politik luar negeri yang diambil bakal diputuskan berdasar hasil musyawarah lembaga-lembaga terkait atas aspirasi rakyat Indonesia. Sama halnya kalau permasalahan terkait politik luar negeri Indonesia terjadi, entah masalah dalam negeri maupun dengan negara lain, semuanya bakal diselesaikan dengan musyawarah.
- Sila Kelima Pancasila
Sila kelima ini menandakan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan keadilan yang menyeluruh tanpa mementingkan satu pihak negara yang berhubungan. Dengan kata lain kebijakan politik luar negeri yang diambil mesti bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
Landasan Konstitusional
Landasan politik luar negeri Indonesia kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Atau lebih tepatnya pembukaan serta batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.
- Pokok Pikiran Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 1 dan 4
Berlandaskan kedua pernyataan yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 4 tersebut, berarti politik luar negeri Indonesia mesti memiliki tujuan turut melaksanakan ketertiban dunia dan juga tidak mendukung penindasan terhadap negara lain dalam bentuk apapun.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 1
Undang-undang ini menyatakan bahwa Presiden berhak menentukan kebijakan politik luar negeri dengan berpegang teguh pada tujuan negara dan juga landasan hukum yang berlaku serta mesti disetujui DPR.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 2 dan 3
Dalam UUD 1945 pasal 13 ayat 2 dan 3 ini menyatakan bahwa Presiden sebagai perwakilan pemerintahan Indonesia di luar negeri berhak mengangkat duta dan juga konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kedua jabatan tersebut setara atau setingkat dengan menteri di tingkat pemerintahan dalam negeri.
Yang dimaksud dengan duta adalah pejabat diplomatik yang dikirim Indonesia ke negara lain atau badan internasional yang memiliki hubungan kerjasama atau diplomatik sebagai perwakilan negara Indonesia.
Sementara konsul adalah pejabat diplomatik yang dikirim Indonesia ke negara lain yang belum memiliki hubungan diplomatik atau kerjasama sebagai perwakilan negara Indonesia.
Landasan Operasional
Landasan politik luar negeri Indonesia satu ini merincikan berbagai kebijakan politik luar negeri, aturan serta lembaga yang terkait secara jelas dan lengkap.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1990
Undang-undang ini membahas mengenai hubungan luar negeri dan berisi segala hal terkait kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri serta perjanjian internasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
Undang-undang ini membahas perjanjian internasional secara detail dengan cakupan bahasan antara lain mengenai definisi, pengesahan, surat kepercayaan, persyaratan, penerimaan dan penyetujuan, organisasi internasional, penunjukan menteri yang mengurus hubungan luar negeri dan urusan luar negeri, serta status perjanjian kerjasama kalau ada pergantian kepala negara.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan berisi definisi perencanaan, pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, serta semua rencana berbagai langkah pembangunan nasional Indonesia secara rinci. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dibuat berdasar pada undang-undang ini.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-undang ini membahas rencana pembangunan jangka panjang bersama-sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang rencana kerja pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia diputuskan dengan memperhatikan isi dari UU, PP, serta Perpres tersebut.
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003
Keputusan Presiden ini membahas organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keppres ini bersama dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06/A/OT/VI/2004 Tahun 2004 mengenai tata kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Prinsip politik luar negeri Indonesia berdasarkan surat Menteri Luar Negeri Indonesia tanggal 19 Mei 1983 yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia terdiri dari empat prinsip, yaitu:
- Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Prinsip ini berarti Indonesia tidak memihak kekuatan negara manapun, sembari aktif menjalankan kebijakan serta terus menanggapi berbagai masalah di dunia internasional dengan cepat.
- Prinsip Politik Luar Negeri Anti Kolonialisme
Sesuai landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945, Indonesia tidak mendukung penjajahan terhadap negara lain dalam bentuk apapun serta menolak tegas kolonialisme kembali di Indonesia.
- Prinsip Politik Luar Negeri Mengabdi Pada Kepentingan Nasional
Kebijakan politik luar negeri mestilah mengabdi pada kepentingan nasional, dan bukan kepentingan negara lain ataupun golongan tertentu.
- Prinsip Politik Luar Negeri Demokrasi
Prinsip ini menyatakan bahwa dalam berhubungan dengan negara lain, Indonesia tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu, begitu juga sebaliknya.
Inilah akhir artikel terkait landasan politik luar negeri Indonesia. Semoga berguna dan bermanfaat ya.
