Implementasi dari sila ketiga ini adalah:
- Penyelenggara pemerintahan mengakui Bhinneka Tunggal Ika, hingga tugas mereka mesti lakukan pembinaan dan fasilitator terhadap perbedaan yang muncul. Keragaman suku, ras dan agama di Indonesia mesti diolah menjadi kekayaan yang bersifat membangun, bukan merusak keutuhan bangsa.
- Penyelenggara pemerintahan mesti menganut nilai pengertian nasionalisme yaitu yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Penyelenggara pemerintahan mesti cinta tanah air dan bangsa karena itu merupakan bagian dari rasa serta nilai nasionalisme. Dengan begitu mereka mesti menciptakan serta mensosialisasikan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dengan begitu warga negara Indonesia bakal mengabdikan seluruh hidup dan ilmu buat memajukan bangsa dan negara Indonesia.
- Penyelenggara pemerintahan mesti menggalang persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Mereka mesti menghimbau semua komponen bangsa agar bisa bersatu, antara lain dengan membuat rencana dan kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Serta berlaku sebagai mediator kalau pertikaian atau konflik terjadi.
- Penyelenggara pemerintahan mesti menghindari pemaksaan kekuatan dan kekuasaan berdasar suku, ras, keturunan, agama, maupun warna kulit.
- Penyelenggara pemerintahan mesti menumbuhkan nilai rasa senasib serta sepenanggungan dalam masyarakat Indonesia, tanpa melihat suku, ras, agama maupun wilayah tempat tinggal sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
Nilai Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan
Nilai sila keempat Pancasila dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung makna demokrasi, yaitu kedaulatan ada di rakyat serta selalu musyawarah dalam setiap keputusan.
Implementasi sila keempat ini adalah:
- Penyelenggara pemerintahan mengakui nilai kedaulatan di tangan rakyat dan mereka merupakan wakil rakyat. Karena itulah mereka mesti menyuarakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Semua kebijakan serta keputusan yang diambil sepenuhnya buat kesejahteraan rakyat.
- Pemimpin penyelenggara pemerintahan, entah itu level paling bawah maupun paling tinggi mesti bisa menetapkan kebijakan berdasar kebijaksanaan berlandaskan akal sehat, serta bisa menerima kritik atau usul dari rakyat.
- Penyelenggara pemerintahan mesti memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang setara dan sama. Antara lain saat pemilu, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dipilih maupun hak memilih.
- Penyelenggara pemerintahan dalam setiap keputusan mesti berdasar pada manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat hingga setiap orang berhak menyuarakan usul dan pendapatnya.
- Penyelenggara pemerintahan juga mesti menganut gotong royong yaitu bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional agar tujuan berbangsa dan bernegara bisa tercapai.
Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Makna dari nilai sila kelima antara lain adalah bahwa keadilan mesti tercakup dalam semua bidang kehidupan seperti misalnya sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan kebudayaan.
