Hobbymiliter.com – Mahkamah Agung Filipina pada hari Selasa (12/1) memutuskan bahwa perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat adalah bersifat legal, sehingga memungkinkan lebih banyak pasukan AS untuk beroperasi di pangkalan bekas koloni Amerika dan Spanyol tersebut. Hal ini dilakukan untuk melawan ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Perjanjian 10 tahun yang ditandatangani pada 2014 kemarin ini banyak mendapat tantangan hukum dan sulit dilaksanakan. Kini, Filipina akan kedatangan lebih banyak pasukan dan kapal perang AS yang akan berpatroli di seputar Filipina. Manila juga akan menerima bantuan AS untuk membangun fasilitas militer.
Juru bicara Mahkamah Agung Filipina Theodore Te mengatakan kesepakatan berhasil lolos dengan jumlah voting sebanyak 10 banding 4 suara, sehingga memutuskan bahwa Presiden Benigno Aquino memiliki kewenangan langsung untuk menandatangani pakta perjanjian tersebut dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

“Pakta tersebut hanyalah bersifat implementasi hukum dan perjanjian yang sudah ada,” kata Te.
Aquino dulunya telah bernegosiasi dengan AS untuk membuat kesepakatan membantu Filipina, meningkatkan kemampuan militer mereka, dan menarik pasukan Amerika Serikat lebih dekat, demi melawan kehadiran Tiongkok yang berkembang sangat cepat di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.
Presiden AS Barack Obama juga ikut mendorong diadakannya Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan (EDCA) sebagai bagian dari “poros strategis” Asia-AS yang melibatkan kehadiran militer Paman Sam di wilayah Pasifik.
Namun perjanjian ini menghadapi tantangan hukum dari kelompok yang menentang keterlibatan militer AS di Filipina.
Filipina pernah menjadi tuan rumah dua pangkalan militer luar negeri terbesar AS hingga tahun 1992, sebelum Senat Filipina memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut karena kuatnya sentimen anti-AS di dalam negeri.
Panglima militer Filipina, Jenderal Hernando Iriberri segera menyambut baik putusan tersebut. Selasa (12/1) kemarin ia mengatakan bahwa kesepakatan itu akan membantu menangkal “kesenjangan kemampuan bersenjata” Filipina dan meremajakan angkatan bersenjatanya.
Iriberri juga menekankan pakta itu akan mampu membantu Filipina “menjaga keamanan laut”, yakni istilah yang biasa dikaitkan ketika mengacu pada upaya untuk menangkal ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan.